Administrasi publik adalah bidang studi dan praktik yang kompleks, berfokus pada bagaimana pemerintah dan organisasi publik memberikan layanan kepada masyarakat. Memahami esensi administrasi publik tidak lengkap tanpa merujuk pada pandangan para ahli yang telah mendedikasikan diri untuk menggali prinsip-prinsip, tantangan, dan evolusinya. Berbagai definisi dan kerangka kerja telah dikembangkan, mencerminkan dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi.
Secara klasik, administrasi publik sering kali didefinisikan sebagai pelaksanaan kebijakan publik. Tokoh seperti Woodrow Wilson, yang sering dianggap sebagai bapak administrasi publik modern, melihatnya sebagai "bidang yang luas yang melibatkan semua aspek urusan pemerintah, dan seringkali ditempatkan di sisi eksekutif pemerintahan." Wilson memisahkan politik dari administrasi, menekankan pada profesionalisme dan efisiensi dalam menjalankan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan oleh ranah politik. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai dikotomi politik-administrasi.
Namun, seiring waktu, pandangan ini mulai ditantang. Para ahli seperti Dwight Waldo berargumen bahwa pemisahan yang tegas antara politik dan administrasi tidak realistis, karena administrasi publik selalu beroperasi dalam konteks politik dan dipengaruhi oleh nilai-nilai politik. Waldo menekankan bahwa administrasi publik lebih dari sekadar implementasi, tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan, formulasi kebijakan, dan adaptasi terhadap lingkungan yang selalu berubah.
Di era modern, banyak ahli menekankan pentingnya administrasi publik sebagai penyedia layanan publik yang efektif dan efisien. Konsep New Public Management (NPM), yang populer pada akhir abad ke-20, mendorong adopsi praktik-praktik dari sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti orientasi pada hasil, persaingan, dan efisiensi. Tokoh-tokoh seperti Christopher Hood dan David Osborne serta Ted Gaebler telah banyak berkontribusi dalam mengartikulasikan prinsip-prinsip NPM, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi publik.
Para ahli lain seperti Jan-Erik Lane menggarisbawahi pentingnya aspek kelembagaan dan struktur dalam administrasi publik. Ia melihat administrasi publik sebagai studi tentang organisasi, proses, dan perilaku dalam konteks pemerintahan. Fokusnya mencakup bagaimana birokrasi dibentuk, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan publik.
Selain efisiensi dan kinerja, dimensi etika dan akuntabilitas menjadi semakin sentral dalam diskusi administrasi publik kontemporer. Para ahli seperti Gary Miller menekankan pentingnya pertanggungjawaban birokrasi kepada publik dan pembuat kebijakan. Mereka menyoroti tantangan dalam memastikan bahwa pejabat publik bertindak demi kepentingan umum, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pandangan ini diperkuat oleh gagasan "Governance", yang seringkali lebih luas dari sekadar administrasi publik tradisional. Para ahli seperti Mark Bevir dan R.A.W. Rhodes mendefinisikan governance sebagai proses pemerintahan itu sendiri, yang melibatkan berbagai aktor, baik publik maupun privat, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Dalam konteks governance, administrasi publik dilihat sebagai salah satu komponen penting dalam jaringan interaksi yang kompleks ini.
Dari berbagai perspektif para ahli, jelas bahwa administrasi publik bukanlah disiplin yang statis. Ia terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Definisi klasik yang berfokus pada implementasi kebijakan kini diperkaya dengan penekanan pada pelayanan yang berorientasi pada warga negara, akuntabilitas yang kuat, partisipasi publik, dan adaptasi terhadap lingkungan yang dinamis. Memahami administrasi publik berarti memahami bagaimana entitas publik dapat beroperasi secara efektif, etis, dan responsif untuk melayani tujuan bersama.