Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat pembagian kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan yang berbeda. Salah satu lembaga peradilan yang memiliki peran penting dan spesifik adalah Peradilan Agama. Kewenangan peradilan agama secara garis besar merujuk pada lingkup perkara dan subjek hukum yang menjadi yurisdiksinya. Pemahaman yang baik mengenai kewenangan ini sangat krusial agar masyarakat dapat memanfaatkan lembaga peradilan ini secara tepat dan efektif, serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga peradilan lain, seperti Peradilan Umum.
Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang dan landasan filosofis serta yuridis yang kuat. Dasar hukum utama yang mengatur kewenangan Peradilan Agama tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan lain. Peradilan Agama termasuk dalam kategori badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
Landasan hukum yang lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Undang-undang ini secara tegas menguraikan perkara-perkara apa saja yang menjadi kewenangan mutlak bagi Peradilan Agama untuk diperiksa dan diputus. Perlu digarisbawahi bahwa Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu yang berlaku bagi orang yang beragama Islam.
Secara umum, kewenangan peradilan agama mencakup beberapa bidang utama yang sangat berkaitan dengan hukum keluarga Islam, yaitu:
Penting untuk dicatat bahwa seluruh perkara yang diajukan ke Peradilan Agama harus memenuhi dua syarat utama: (1) para pihak yang bersengketa beragama Islam, dan (2) perkara tersebut secara spesifik disebutkan dalam undang-undang sebagai kewenangan Peradilan Agama. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka Peradilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya, dan perkara tersebut akan diserahkan kepada Peradilan Umum atau lembaga peradilan lainnya yang berwenang.
Selain sebagai forum penyelesaian sengketa, kewenangan peradilan agama juga mencerminkan fungsi yang lebih luas. Lembaga ini berperan sebagai penegak hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak individu dan keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya Peradilan Agama, diharapkan penyelesaian masalah-masalah keluarga dan keagamaan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma agama.
Perluasan kewenangan ke bidang ekonomi syariah juga menunjukkan upaya adaptasi Peradilan Agama terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan layanan hukum di sektor keuangan syariah. Hal ini menjadikan Peradilan Agama tidak hanya relevan dalam ranah hukum keluarga, tetapi juga turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Memahami kewenangan peradilan agama adalah langkah awal yang penting bagi masyarakat Muslim untuk mencari keadilan dan menyelesaikan permasalahan hukum yang sesuai dengan ajaran agama dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, lembaga ini dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan merata.