Pecahan Peradi: Memahami Makna dan Fungsinya dalam Kehidupan

Dalam ranah hukum, khususnya yang berkaitan dengan organisasi advokat di Indonesia, istilah pecahan Peradi seringkali muncul dalam diskusi publik maupun kalangan praktisi. Peradi, yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Advokat Indonesia, adalah wadah tunggal organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, realitasnya menunjukkan adanya berbagai organisasi advokat yang mengklaim sebagai bagian atau bahkan mendominasi entitas advokat di Indonesia. Konsep "pecahan Peradi" secara implisit merujuk pada fenomena ini.

Latar Belakang Terbentuknya Peradi dan Konsep 'Pecahan'

Undang-Undang Advokat dirancang untuk mewujudkan advokat yang profesional, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Pembentukan Peradi sebagai wadah tunggal advokat bertujuan untuk menegakkan standar profesi, melakukan pembelaan diri, pengawasan, dan pengembangan advokat. Tujuannya adalah agar profesi advokat tidak terfragmentasi dan memiliki kekuatan kolektif yang solid dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum independen.

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai tafsir dan implementasi dari undang-undang tersebut, yang kemudian melahirkan berbagai organisasi advokat di luar struktur Peradi yang dianggap "asli" atau yang memiliki mandat sesuai konstitusi. Istilah "pecahan Peradi" kemudian digunakan untuk menggambarkan organisasi-organisasi advokat yang mungkin dulunya berafiliasi, atau memiliki klaim tertentu terhadap entitas Peradi, namun kini beroperasi secara independen atau bahkan bersaing dengan Peradi yang ada.

Mengapa Muncul 'Pecahan Peradi'?

Fenomena "pecahan Peradi" dapat dipicu oleh berbagai faktor kompleks, baik yang bersifat organisasional, personal, maupun politis. Beberapa alasan yang sering dikemukakan meliputi:

• Perbedaan Visi dan Misi: Setiap organisasi advokat mungkin memiliki perbedaan pandangan mengenai arah pengembangan profesi, strategi pembelaan anggota, atau cara berinteraksi dengan lembaga negara lainnya. Perbedaan ini bisa memicu pembentukan organisasi baru.
• Konflik Kepentingan Internal: Dinamika internal organisasi, termasuk perebutan kepemimpinan, perbedaan pendapat mengenai kebijakan, atau isu-isu kepengurusan, dapat menyebabkan perpecahan.
• Upaya Penguatan Pengaruh dan Legitimasi: Terkadang, pembentukan organisasi advokat baru atau klaim atas nama "Peradi" dapat menjadi strategi untuk memperkuat pengaruh di kalangan advokat, mendapatkan pengakuan dari lembaga lain, atau bahkan mengamankan kepentingan ekonomi dan politik tertentu.
• Perbedaan Penafsiran Hukum: Terdapat pula perdebatan mengenai keabsahan Peradi sebagai wadah tunggal advokat berdasarkan undang-undang dan bagaimana seharusnya organisasi advokat lain berinteraksi dengannya. Hal ini dapat memicu lahirnya organisasi advokat yang merasa lebih sesuai dengan interpretasi mereka.
• Faktor Regional atau Kedaerahan: Di beberapa daerah, mungkin muncul organisasi advokat yang dibentuk atas dasar kedekatan geografis atau kesamaan budaya, yang kemudian merasa perlu untuk memiliki wadah independen.

Dampak dari Fragmentasi Organisasi Advokat

Munculnya berbagai "pecahan Peradi" atau banyak organisasi advokat di luar Peradi yang utama dapat membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif, bagi profesi advokat dan sistem hukum secara keseluruhan.

Dampak Negatif:

• Melemahnya Wibawa Profesi Advokat: Fragmentasi dapat mengurangi kekuatan kolektif advokat dalam menghadapi isu-isu profesional, seperti perlindungan advokat dari intimidasi, penegakan kode etik, dan advokasi kebijakan hukum yang lebih luas.
• Kualitas Advokat yang Beragam: Dengan banyaknya organisasi, standar pendidikan calon advokat, ujian profesi, dan program pengembangan berkelanjutan bisa menjadi tidak seragam. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas advokat secara umum.
• Kebingungan dalam Pelaksanaan Tugas: Instansi pemerintah, pengadilan, dan masyarakat umum dapat mengalami kebingungan dalam mengenali advokat yang terdaftar dan berwenang, serta dalam berinteraksi dengan organisasi advokat yang sah.
• Potensi Polarisasi: Persaingan antarorganisasi advokat yang berbeda dapat menciptakan polarisasi di kalangan advokat, mengganggu solidaritas profesional, dan bahkan dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk melemahkan profesi.

Dampak Positif (Potensial):

Meskipun umumnya dianggap negatif, dalam beberapa kasus, keberagaman organisasi advokat juga bisa dilihat memiliki sisi positif, misalnya:

• Ruang Ekspresi yang Lebih Luas: Adanya berbagai organisasi bisa memberikan ruang bagi advokat untuk mengekspresikan gagasan dan pendekatan yang berbeda dalam memajukan profesi.
• Fokus pada Niche Tertentu: Beberapa organisasi mungkin terbentuk untuk fokus pada advokasi hak-hak kelompok tertentu atau isu hukum spesifik, yang mungkin kurang terlayani oleh organisasi yang lebih besar.
• Mendorong Inovasi Organisasi: Persaingan antarorganisasi bisa mendorong masing-masing untuk terus berinovasi dalam layanan kepada anggota, sistem manajemen, dan program-program pengembangan.

Menuju Harmonisasi dan Penguatan Profesi

Isu "pecahan Peradi" merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak, terutama dari pemerintah, Mahkamah Agung, dan para advokat sendiri. Upaya untuk mencapai harmonisasi dan penguatan profesi advokat idealnya mencakup:

• Klarifikasi Status dan Kewenangan Organisasi Advokat: Perlu ada kejelasan hukum mengenai organisasi advokat mana yang memiliki legitimasi penuh dan bagaimana harmonisasi dapat dicapai antara Peradi yang ada dan organisasi advokat lainnya.
• Penegakan Standar Profesi yang Konsisten: Mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik harus diperkuat agar berlaku adil dan efektif bagi seluruh advokat, tanpa memandang afiliasi organisasinya.
• Dialog Konstruktif: Penting adanya dialog yang berkelanjutan dan konstruktif antara berbagai organisasi advokat untuk mencari titik temu dan solusi atas isu-isu yang dihadapi profesi.
• Penguatan Peran Peradi sebagai Wadah Tunggal: Jika amanat undang-undang untuk Peradi sebagai wadah tunggal advokat ingin diwujudkan secara efektif, maka perlu ada langkah-langkah konkret untuk memperkuat posisi dan fungsinya, serta memastikan kepatuhan seluruh advokat.