Memahami Peraturan Desa tentang BUMDes: Panduan Terbaru

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi perdesaan. Keberadaannya diatur secara spesifik melalui peraturan desa yang bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam pengelolaan dan pengembangannya. Memahami peraturan desa tentang BUMDes adalah langkah krusial bagi pemerintah desa, pengelola, maupun masyarakat perdesaan itu sendiri.

Tujuan Pembentukan BUMDes

Pembentukan BUMDes didorong oleh berbagai tujuan fundamental yang berakar pada kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat desa dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Secara umum, tujuan utama BUMDes meliputi:

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan asli desa dan penciptaan lapangan kerja.
• Mengelola potensi sumber daya alam dan potensi desa lainnya secara optimal untuk kemanfaatan desa.
• Mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar.
• Menjadi sarana peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat desa dalam berwirausaha.
• Menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Landasan Hukum dan Kerangka Peraturan

Peraturan desa tentang BUMDes umumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun mengenai Desa dan berbagai peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan desa ini menjadi turunan dari regulasi yang lebih tinggi, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masing-masing desa.

Meskipun detail peraturan dapat bervariasi antar desa, beberapa elemen kunci yang hampir selalu tercakup dalam peraturan desa tentang BUMDes meliputi:

1. Pendirian dan Status Hukum

Peraturan ini menjelaskan secara rinci mengenai prosedur pendirian BUMDes, mulai dari inisiasi oleh pemerintah desa, musyawarah desa, hingga penetapan melalui peraturan desa. Status hukum BUMDes sebagai badan hukum yang beroperasi atas nama dan untuk kepentingan desa juga ditegaskan.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Bagian ini menguraikan struktur organisasi BUMDes, meliputi:

• Penasihat: Biasanya dijabat oleh Kepala Desa, bertugas memberikan arahan dan bimbingan.
• Pengurus: Terdiri dari Direktur Utama, Direktur, dan Sekretaris, yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari.
• Dewan Pengawas: Bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus dan laporan keuangan.

Peraturan juga mengatur mengenai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam struktur tersebut, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya. Prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, menjadi landasan penting.

3. Bidang Usaha

Peraturan desa akan merinci jenis-jenis usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes. Umumnya, BUMDes didorong untuk mengelola unit usaha yang selaras dengan potensi desa, seperti:

• Usaha pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
• Usaha jasa keuangan mikro, seperti simpan pinjam.
• Usaha perdagangan dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat.
• Usaha pariwisata desa.
• Usaha pelayanan publik atau penyediaan infrastruktur dasar desa.

Adanya fleksibilitas dalam memilih bidang usaha memungkinkan BUMDes untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar.

4. Permodalan dan Keuangan

Peraturan ini mengatur sumber permodalan BUMDes, yang umumnya berasal dari:

• Pendapatan asli desa (PADes) yang disisihkan.
• Investasi desa yang dibeli melalui aset desa.
• Kerjasama dengan pihak lain, termasuk hibah atau pinjaman.

Selain itu, pengaturan mengenai pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan mekanisme pembagian keuntungan (dividen) juga menjadi substansi penting dalam peraturan ini.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Akuntabilitas adalah kunci. Peraturan desa mewajibkan BUMDes untuk menyusun laporan keuangan secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Transparansi dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Peran BUMDes dalam Pembangunan Perdesaan

Dengan adanya peraturan desa yang memadai, BUMDes memiliki landasan yang kuat untuk berperan lebih strategis. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan BUMDes dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat desa, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.

Oleh karena itu, penting bagi setiap desa untuk memiliki peraturan desa tentang BUMDes yang jelas, komprehensif, dan relevan dengan kondisi lokal. Sosialisasi dan pemahaman yang baik terhadap peraturan ini akan memastikan bahwa BUMDes dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan demi kemajuan desa.