Logo Peradi DPN
Organisasi Advokat Indonesia (PERADI) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) memegang peranan krusial dalam lanskap hukum Indonesia. Sebagai wadah tunggal para advokat yang diakui undang-undang, PERADI DPN bukan sekadar organisasi profesi, melainkan juga garda terdepan dalam menjaga marwah dan integritas advokat, serta memperjuangkan tegaknya supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Keberadaan PERADI DPN didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. UU ini menetapkan bahwa hanya ada satu organisasi advokat, yaitu PERADI, yang berfungsi untuk melaksanakan pendidikan, ujian profesi, pembelaan diri, serta membina advokat agar senantiasa profesional, berintegritas, dan memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam konteks ini, PERADI DPN menjadi badan kepemimpinan tertinggi yang mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan organisasi di tingkat nasional.
PERADI DPN memiliki berbagai fungsi strategis yang menopang profesi advokat dan sistem peradilan secara umum. Salah satu fungsi utamanya adalah melakukan pembinaan dan pengembangan advokat. Ini mencakup penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan (Continuing Legal Education - CLE), pelatihan keterampilan, serta penyuluhan etika profesi agar para advokat senantiasa menguasai perkembangan hukum terkini dan menjunjung tinggi kode etik advokat.
Selain itu, PERADI DPN juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendaftaran advokat yang memenuhi syarat. Proses ini memastikan bahwa setiap individu yang berpraktik sebagai advokat telah melalui tahapan seleksi yang ketat, baik dalam hal pendidikan, profesionalisme, maupun kepribadian. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh jaminan bahwa advokat yang mereka gunakan jasanya adalah profesional yang kompeten dan terpercaya.
Peran PERADI DPN tidak berhenti pada internal organisasi. Organisasi ini juga aktif terlibat dalam upaya perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Melalui kajian hukum, pemberian masukan kepada pemerintah dan lembaga legislatif, serta partisipasi dalam forum-forum diskusi hukum, PERADI DPN berupaya mendorong terciptanya peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
Salah satu komitmen utama PERADI DPN adalah memastikan terciptanya akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Melalui program bantuan hukum (pro bono), PERADI DPN mendorong para anggotanya untuk memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hak atas keadilan adalah hak fundamental yang harus dapat diakses oleh siapa saja, tanpa memandang status sosial maupun ekonomi.
PERADI DPN juga berperan dalam menjaga independensi advokat. Keberadaan advokat yang independen sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. PERADI DPN senantiasa berupaya melindungi advokat dari berbagai bentuk intervensi yang dapat mengganggu independensi mereka dalam menjalankan tugasnya membela kepentingan klien.
Profesi advokat, seperti halnya profesi hukum lainnya, terus dihadapkan pada berbagai tantangan. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan kompleksitas masalah hukum modern menuntut advokat untuk terus beradaptasi. PERADI DPN menyadari hal ini dan terus berupaya mempersiapkan anggotanya menghadapi tantangan tersebut.
Ke depan, peran PERADI DPN akan semakin vital. Penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pendidikan advokat, serta perluasan jangkauan bantuan hukum menjadi prioritas. Dengan kepemimpinan yang kuat dan dukungan dari seluruh anggotanya, PERADI DPN optimis dapat terus berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan dan berdaulat hukum.
Bergabung dan berpartisipasi aktif dalam PERADI DPN adalah wujud nyata dari advokat untuk negeri. Bersama, kita perkuat profesi, tegakkan hukum, dan hadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.